Pajak Tempat : Pengertian, Fungsi, Ciri, Unsur, Jenis

A. PENGERTIAN PAJAK DAERAH

Pajak Daerah ialah pungutan wajib yang dibayarkan penduduk suatu kawasan tertentu kepada pemerintah kawasan yang akan dipakai untuk kepentingan pemerintahan kawasan dan kepentingan umum. Pajak kawasan ini berlaku pada provinsi dan kabupaten/kota. Penduduk yang melaksanakan pembayaran pajak tidak akan mencicipi manfaat dari pajak kawasan secara eksklusif alasannya ialah akan dipakai untuk kepentingan umum ibarat pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dll, Bukan untuk memenuhi kepentingan individu. Pajak kawasan juga merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dipakai pemerintah untuk menjalankan program-programnya. Pemungutan pajak sanggup bersifat dipaksakan alasannya ialah sudah diatur dan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B. FUNGSI PAJAK DAERAH

1. Fungsi Anggaran

Pajak kawasan dipakai untuk pendanaan rutin ibarat belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, pembangunan, dan juga sebagai tabungan pemerintah daerah.

2. Fungsi Mengatur

Pemerintah kawasan mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kecerdikan pajak daerah. Melalui fungsi ini, dana dari pajak kawasan sanggup dipakai sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan ekonomi pemerintahan dan mengurangi duduk perkara ekonomi.

3. Fungsi Stabilitas

Pajak kawasan yang dananya terus ada membantu pemerintah untuk menstabilkan harga barang dan jasa sehingga sanggup mengurangi inflasi. Tetapi untuk sanggup memenuhi fungsi ini pemungutan dan penggunaan pajak harus dilakukan secara efektif dan efisien.

4. Fungsi Restribusi Pendapatan

Pajak kawasan yang ada dipakai untuk mebiayai semua kepentingan umum termasuk untuk membuka lapangan kerja gres sehingga terjadi pemerataan pendapatan supaya kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan miskin tidak terlalu menonjol.

C. UNSUR – UNSUR PAJAK DAERAH

1. Subjek Pajak Daerah

Subjek Pajak ialah individu atau tubuh yang mempunyai kewajiban untuk membayar atau terlibat dalam kegiatan perpajakan kawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Objek Pajak Daerah

Objek pajak kawasan ialah segala sesuatu yang dikenakan pajak kawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya hotel, restoran, kendaraan bermotor, dll.

3. Tarif Pajak Daerah

Tarif pajak ialah besar kecilnya jumlah pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan kepemilikan terhadap objek pajak.

D. CIRI – CIRI PAJAK DAERAH

• Pajak Daerah sanggup berasal dari pajak orisinil kawasan atau pajak sentra yang diserahkan kepada kawasan sebagai pajak daerah.
• Pajak kawasan hanya dipungut di wilayah manajemen yang dikuasainya.
• Pajak Daerah dipakai untuk membiayai urusah kawasan atau untuk membiayai pengeluaran daerah.
• Dipungut menurut perda (PERDA) sehingga sanggup dipaksakan kepada subjek pajaknya.

D. KLASIFIKASI MACAM – MACAM JENIS PAJAK DAERAH

Sesuai dengan Undang undang Nomor 28 Tahun 2009, terdapat beberpaa pajak daerah, antara lain :

1. Pajak Provinsi

Pajak Provinsi ialah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh suatu pemerintahan provinsi tertentu (kekuasaan tertinggi oleh Gubernur). Terdapat 5 jenis pajak provinsi, yaitu :

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak Kendaraan Bermotor adlah pajak terhadap semua kendaraan berota serta gandengannya yang dipakai di semua jenis jalan darat serta air dan digerakkan oleh peralatan mekanik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah energi tertentu menjadi energi gerak. Pajak ini dibayar sekaligus di muka dan dikenakan untuk masa 12 bulan atau 1 tahun.

Tarif pajak kendaraan bermotor ialah sebagai berikut :

Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama, sebesar 2 persen, kemudian kendaraan bermotor kedua sebesar 2,5% dan meningkat sebanyak 0,5% untuk kepemilikan setiap kendaraan bermotor seterusnya.

• Untuk kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan, tarif pajaknya sebesar 2%.
• Untuk kepemilikan kendaraan bermotor oleh pemerintah sentra dan kawasan sebesar 0,50 persen.
• Untuk kepemilikan kendaraan bermotor alat berat ialah 0,20 persen.

b. Bea Balik nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ialah pajak kawasan yang dikenakan atas penyerahaan hak milik kendaraanbermotor dari satu pihak ke pihak lainnya alasannya ialah jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam tubuh usaha.

Tarif untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor antara lain :

• Untuk penyeraan pertama sebesar 10 persen, penyeraan kedua dan seterusnya sebesar 1 persen.
• Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat yang tidak memakai jalan umum, untuk penyerahan pertama sebesar 0,75 persen dan seterusnya sebesar 0,075%.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ialah pajak yang dipungut atas semua jenis materi bakar cair atau gas yang dipakai untuk kendaraan bermotor baik kendaraan di atas air atau di darat. Masa pajak ialah satu bulan penuh. Tarif pajak normalnya ialah sebesar 5 persen kecuali apabila terjadi peningkatan harga minyak dunia sehingga ada keputusan presiden terkait pajak ini. Tetapi jikalau harga minyak dunia sudah normal, keputusan presiden akan dicabut dan tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor akan kembali normal.

d. Pajak Air Permukaan 

Pajak Air Permukaan ialah pajak kawasan yang dikenakan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan yang dimaksud disini ialah air yang berada di atas permukaan bumi, tidak termasuk air laut, kecuali air bahari yang sudah dimanfaatkan di darah. Tarif pajak air permukaan ialah sebesar 10%, tarif ini dihitung dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperi jenis, lokasi, tujuan pengambilan, volum, kualitas air, dll.

e. Pajak Rokok

Pajak Rokok ialah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Pajak Rokok dikenakan kepada pengusaha pabrik rokok dan importir rokok yang sudah mempunyai ijin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai. Tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10 persen dari cukai rokok. Nah cukai dan pajak rokok ini berbeda, cukai rokok ialah pungutan terhadap rokok dan produk tembakau lainnya, termasuk sigaret, cerutu, serta rokok daun. Selanjutnya dari relisasi penerimaan pajak rokok ini dibagi hasil dengan proporsi 30 persen bagi pemerintah provinsi dan 70 persen  bagi pemerintah kabupaten/kota.

2. Pajak Kabupaten/Kota

a. Pajak Hotel

Pajak Hotel ialah pajak yang dipungut atas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan yang disediakan oleh sebuah tubuh perjuangan tertentu yang jumlah kamarnya lebih dari 10. Pajak hotel ini dipungut menurut pelayanan hotel yang membutuhkan pembayaran, misalnya kemudahan telepon, faksimil, internet, cuci, dll. Tarif pajak hotel ialah sebesar 10 persen dari jumlah yang harus dibayarkan kepada hotel. Masa pajak hotel ialah satu bulan dihitung satu bulan penuh.

b. Pajak Restoran

Pajak restoran ialah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Definisi Restoran yang dimaksud ialah pelayanan penjualan masakan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan bersangkutan atau di tempat lain. Tarif pajak restoran ialah sekitar 10% dari biaya pelayanan tersebut.

c. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan ialah pajak yang dipungut atas jasa pelayanan hiburan yang dipungut pembayarannya. Definisi hiburan yang dimaksud ialah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan bayaran tertentu. Objek pajak ialah jasa penyelenggara hiburan tersebut, sedangkan Subjek pajak ialah orang yang menikmati hiburan tersebut. Tarif pajak hiburan tergantung kepada jenis hiburan yang dinikmati, berkisar antar 0% - 35%.

d. Pajak Reklame

Pajak reklame ialah pajak yang dipungut atas benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial supaya menarik perhatian umum. Objek pajaknya mencakup reklame papan, billboard, reklame kain, stiker, apung, dll. Sedangkan reklame dari pemerintah, reklame melalui internet, televisi, koran, dll tidak dikenakan biaya pajak reklame. Subjek pajak reklame adala pihak yang memakai jasa reklame tersebut. Tarif pajak reklame ialah 25% dari dasar pengenaan pajaknya, yaitu nilai sewa reklame yang bersangkutan.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan ialah pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik itu dihasilkan sendiri atau dari sumber lain. Tarif pajak penerangan berbeda-beda tergantung dari penggunanya. Tarif untuk Penerangan jalan yang disediakan oleh PLN atau sumber lain, Jika dipakai oleh indutri, pertambangan minyak bumi dan gas alam maka tarifnya 3%, selain pengguna itu maka tarifnya 2,4%, sedangkan jikalau sumbernya dihasilkan sendiri, maka tarif pajaknya 1,5%. Pajak Penerangan jalan dihitung dengan ara mengalikan tarif pajak dengan nilai jual tenaga listrik pada waktu tersebut.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan ialah pajak yang dikenakan atas pengambilan mineral bukan logam ibarat asbes, kerikil kapur, kerikil apung, granit, dll. Tetapi pajak ini tidak berlaku jikalau kegiatan tersebut tidak dilakukan secara komersial. Tarif untuk mineral bukan logam ialah sebesar 25% sedangkan untuk batuan ialah sebesar 20% dari nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam atau batuan tersebut.

g. Pajak Parkir

Pajak Parkir ialah pajak yang dipungut atas penyelenggarakan tempat parkir di luar tubuh jalan, baik itu berkaitan dengan pokok perjuangan atau sebagai sebuah perjuangan (penitipan). Tempat parkir yang dikenakan pajak ialah yang kapasitasnya lebih dari 10 kendaraan roda 4 atau lebih dari 20 kendaraaan roda 2. Subjeknya ialah orang atau tubuh yang melaksanakan parkir kendaraan bermotor. Tarif pajaknya ialah 20% dari dasar pengenaan pajak tergantung dari tempatnya.

h. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah ialah pajak dari pengambilan atau pemanfaatan air tanah untuk tujuan komersil. Subjek pajaknya ialah orang pribadi yang melaksanakan pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Tarifnya ialah sebesar 20% dari dasar pengenaan pajak yang biasanya ialah nilai komersil hasil pemafaatan air tanah tersebut.

i. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet ialah pajak yang dikenakan atas pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Subjek pajaknya ialah orang atau tubuh yang melaksanakan tindakan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet tersebut. Tarif pajaknya sebesar 10%.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ialah pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang dimiliki, ikuasi, atau dimanfaatkan. Subjek pajaknya ialah orang yang memiliki, menguasai atau memanfaatkan objek pajak tersebut. Tarif pajaknya untuk yang bernilai kurang dari 1 Miliar sebesar 0,1%, sedangkan lebih dari 1 Miliar sebesar 0,2%. Sedangkan untuk pemanfaatan yang sanggup menjadikan gangguan terhadap lingkungan, dikenakan tarif sebesar 50% dari tarif pajaknya.

k. Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Merupakan pajak yang dikenakanan atas perolehan tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau tubuh tertentu. Pemindahan hak ini sanggup didapatkan dengan jual beli, tukar-mnukar, hibah, waris, penggabungan usaha, dll. Tarif dari pajak ini ialah 5% dari nilai tanah atau bangunan yang diperoleh. 

Share this post