Menjelaskan Prinsip – Prinsip dan Asas Pelaksanaan Otonomi Daerah
Sunday, 8 May 2016
Edit
STANDAR KOMPETENSI : 2. Memahami Pelaksanaan Otonomi Daerah
KOMPETENSI DASAR : 2.1. Mendeskripsikan pengertian otonomi daerah.
INDIKATOR : 2. Menjelaskan Prinsip – Prinsip dan Asas Pelaksanaan Otonomi Daerah
1. Berikut adalah prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan otonomi daerah, kecuali ...
A. Didasarkan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.
B. Harus meningkatkan kemandirian daerah.
C. Kekuasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan mencakup kewenangan semuabidang.
D. Memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan potensi dan keragaman daerah.
2. Dalam menyelenggarakan otonomi daerah harus mempertimbangkan hal – hal di bawah ini, kecuali ...
A. Harus menjamin hubungan yang serasi dengan pemerintah.
B. Harus berorientasi pada peningkatan kesejahtaraan masyarakat.
C. Harus menjamin pembagian kekuasaan dan hasil dengan daerah lain.
D. Harus menjamin terciptanya peluang kerja demi kesejahteraan masyarakat setempat.
3. Otonomi daerah mendorong pemerintah daerah untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan partisipasi masyarakat serta ...
A. Meningkatkan peran dan fungsi DPRD.
B. Menumbuhkan kemakmuran masyarakat setempat.
C. Meningkatkan partisipasi dan peran perangkat daearah.
D. Memberdayakan kepala daerah dan perangkat daerah otonom lainnya.
4. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan wawasan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dan dengan pemerintah daerah lainnya. Adapun hubungan pemerintah propinsi dengan pemerintah kabupaten / kota bersifat ...
A. Khusus B. Hierarkis | C. Koordinatif D. Substantif |
5. Urusan pemerintah secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi kekhasan dan potensi unggulan daerah merupakan urusan pemerintah kabupaten / kota yang bersifat ...
A. Wajib B. Sukarela | C. Pilihan D. Khusus |
6. Pelaku utama dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu ...
A. Kepala Daerah B. DPRD | C. Pemerintah Daerah D. masyarakat |
7. Dengan dibentuknya otonomi daerah maka pihak yang berwenang membuat peraturan daerah ialah ...
A. DPRD dan Kepala Daerah
B. Presiden dan MPR
C. MPR dan DPR
D. Bupati dan gubernur
8. Pelaksanaan otonomi daerah harus didasarkan pada otonomi yang luas, nyata dan ...
A. Bertanggung jawab
B. Terprogram
C. Terkendali
D. Seimbang
9. Kedudukan DPRD terhadap kepala daerah dalam pemerintahan otonomi daerah adalah ...
A. Sejajar
B. Lebih tinggi
C. Lebih rendah
D. Lembaga otonom
10. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang besar sehingga dapat melaksanakan pembangunan yang ...
A. Menguntungkan pejabat daerah
B. Membantu pejabat di daerah
C. Sesuai aspirasi masyarakat di daerah
D. Meringankan pemerintah pusat
11. Tugas dan wewenang DPRD antara lain ...
A. Membantu kepala daerah dalam mengelola keuangan daerah
B. Membantu kepala daerah dalam melakukan seleksi pejabat di daerah
C. Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah
D. Memberhentikan kepala daerah apabila terjadi perselisihan pendapat
12. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang menjadi kewajiban daerah dalam penyelenggaraan otonomi, yaitu ...
A. Memilih pemimpin daerah
B. Mangatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
C. Mengelola kekayaan daerah
D. Mengembangkan kehidupan yang demokratis
13. Di bawah ini merupakan asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, kecuali ...
A. Asas efisiensi
B. Asas keterbukaan
C. Asas kepatutan
D. Asas kepastian hukum
14. Pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah otonom menggunakan asas ...
A. Desentralisasi, tugas pembantuan dan otonomi
B. Dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan
C. Otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi
D. Tugas pembantuan, kemajemukan, dan kepatutan
15. Pemerintah daerah dalam mengatur dan menyelenggarakan urusan sendiri pemerintahannya menggunakan asas ...
A. Otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan
B. Kepastian hukum, dekonsentrasi dan desentralisasi
C. Tugas pembantuan, dekonsentrasi dan desentralisasi
D. Kepastian hukum, otonomi dan tugas pembantuan
16. Berikut ini yang bukan termasuk asas penyelenggaraan otonomi daerah adalah ...
A. Asas efisiensi
B. Asas kepemimpinan
C. Asas akuntabilitas
D. Asas profesionalitas
17. DPRD dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah mempunyai fungsi yang strategis, yaitu ...
A. Legislasi, anggaran dan pengawasan
B. Kebijakan, pengawasan dan organisasi
C. Manageman, legislasi dan anggaran
D. Kontrol, pengawasan dan legislasi
18. Perhatikan pernyataan di bawah ini !
1. Mengelola aparatur daerah
2. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah
3. Mendapatkan sumber – sumber pendapatan lain yang sah
4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan
Dari pernyataan diatas yang merupakan hak daerah dalam penyelenggaraan otonomi ditunjukkan pada nomor ...
A. 1,2 dan 3 | B. 1 dan 3 |
C. 2 dan 4 | D. 4 benar |
19. Perhatikan pernyataan di bawah ini !
1. Dekonsentrasi
2. Desentralisasi
3. Tugas Pembantuan
4. Otonomi
Pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah otonom menggunakan asas yang ditunjukkan pada nomor ...
A. 1,2 dan 3 | B. 1 dan 3 |
C. 2 dan 4 | D. 4 benar |
20. Perhatikan pernyataan di bawah ini !
1. Memimpin penyelengaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama dengan DPRD
2. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama
3. Mengupayakan terlaksananya kewajiban – kewajiban daerah
4. Memimpin penyelengaraan pemerintahan daerah berdasarkan kepemimpinan yang adil, tegas dan berwibawa.
Kepala daerah dalam mengatur dan menyelenggarakan urusan sendiri pemerintahannya mempunyai tugas dan wewenang yang ditunjukkan pada nomor ...
A. 1,2 dan 3 | B. 1 dan 3 |
C. 2 dan 4 | D. 4 benar |
download kunci jawabannya